Hari-hari belakangan ini berita besar datang dari Kejaksaan Agung RI, salah seorang jaksa yang bertugas di Gedung Bundar berinisal UTG, harus berurusan dengan penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga telah menerima suap sebesar USD. 660.000 dari seorang wanita berinisial AS. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, jaksa UTG membantah dugaan tersebut, UTG beralasan uang tersebut merupakan uang bisnis permata. Bantahan senada juga disampaikan oleh AS, namun penyidik KPK tetap menetapkan jaksa UTG dan AS sebagai tersangka, dengan alasan telah cukup bukti untuk menduga keduanya telah melakukan tindak pidana suap.

Kasus semacam ini yang melibatkan aparat seringkali terjadi, kenapa aparat masih dengan mudah di suap? Mungkin rekan blogger punya komentar, saya persilahkan. Terimakasih.. Salam blog!!

Sindo : Jaksa Agung Hendarman Supandji memerintahkan pemeriksaan terhadap Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman dan Direktur Penyidikan (Dirdik) Muhammad Salim.

Keduanya akan dimintai keterangan seputar suap yang diterima Ketua Tim Jaksa Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) II Urip Tri Gunawan oleh Artalyta Suryani, wanita yang disebut-sebut orang dekat Sjamsul Nursalim,debitor BLBI. Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung MS Rahardjo mengaku telah menerima perintah Jaksa Agung untuk memeriksa keduanya.Menurutnya, pemeriksaan orang pertama dan kedua di jajaran Tindak Pidana Khusus itu didasarkan atas pertimbangan hierarki organisasi. Namun, Rahardjo belum dapat memastikan kapan keduanya diperiksa.

Rahardjo mengakui telah membentuk tim jaksa untuk melakukan pemeriksaan. Jaksa yang kali pertama diperiksa adalah Urip sebagai sumber atau awal mula pemicu peristiwa ini.”Ini demi efektivitas pemeriksaan. Sebab, fakta-fakta bermula dari dia,”ungkapnya di Gedung Kejagung,Jakarta,kemarin. Rahardjo menyatakan sudah menyurati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar untuk meminta izin melakukan pemeriksaan terhadap Urip. Dia sangat meyakini Antasari akan mengizinkan Kejagung memeriksa Urip dalam waktu dekat.

Menurut Rahardjo, kemungkinan besar timnya akan memeriksa Urip di Gedung KPK. Bukan tidak mungkin, hasil pemeriksaan timnya dapat diberikan kepada KPK guna membantu pengusutan kasus tersebut. Rahardjo mengatakan tim itu dipimpinnya langsung dan beranggotakan tiga pimpinan bidang pengawasan, yaitu Sekretaris Jamwas Halius Hussein, Inspektur Pengawasan Umum pada Jamwas Handi Nirwanto, Inspektur Pidana Khusus dan Data- Tata Usaha Negara pada Jamwas Darmono,serta dibantu inspektur lain.

Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji pada pukul 13.00 WIB kemarin memanggil Kemas ke ruangannya. Setelah bertemu selama satu jam, Kemas menyatakan Jaksa Agung memberi tahu bahwa dirinya dan Dirdik akan diperiksa Jamwas. Meskipun diperiksa, Kemas mengaku sangat mendukung perintah atasannya itu. Pasalnya, pemeriksaan dirinya merupakan bagian dari pemeriksaan internal. Pasalnya, perbuatan Urip telah membuat rusak citra kejaksaan.

”Yang jelas, saya siap,”ujarnya. Tentang desakan agar dirinya mundur, Kemas menolak berbicara banyak. Menurut informasi, Bidang Pengawasan pada siang kemarin menggelar rapat internal menyiapkan dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Urip.

Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun mendesak Jaksa Agung untuk segera menonaktifkan sementara Kemas dan Salim guna kelancaran proses pemeriksaan internal. ”Ini juga sebagai bukti tanggung jawab moril dan keseriusan Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus ini,” ujarnya tadi malam.

Apabila Kemas dan Salim terbukti terlibat dalam kasus penyuapan,Ketua Badan Kehormatan DPR itu menegaskan agar Jaksa Agung tidak ragu-ragu melakukan pemecatan. Dihubungi terpisah,Koordinator Divisi Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, jika Jampidsus atau Dirdik terbukti terlibat, Jaksa Agung harus berani mencopot keduanya. ”Ini agar membuktikan tidak ada kesan tebang pilih,”tandasnya.

Sementara itu, KPK siap membantu seluruh lembaga penegak hukum membersihkan aparat yang nakal. Penangkapan jaksa Urip Tri Gunawan diharapkan sebagai pemicu aparat penegak hukum dan penyelenggara negara untuk memperbaiki diri. ”Mudah-mudahan ini jadi salah satu pemicu untuk jajaran penegak hukum lain. Kami terus bergerak karena ini adalah harapan masyarakat,” kata Ketua KPK Antasari Azhar di Gedung KPK Jakarta kemarin.

Mantan Direktur Penuntutan Kejagung ini mengapresiasi keterbukaan Jaksa Agung Hendarman Supandji atas penggeledahan penyidik di kantor Urip.Dia pun mempersilakan Bagian Pengawasan Kejagung memeriksa Urip yang saat ini ditahan di Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua,Depok. ”Kami akan beri ruang yang seluas-luasnya asal maksudnya untuk mencari kebenaran materiil dalam perkara ini,”kata Antasari. Dalam keterangan pers pertama setelah Urip tertangkap, Antasari tidak bersedia mengungkapkan perkembangan penyidikan. Namun, dia tidak menutup kemungkinan jaksa lain terlibat kasus ini.

Sejauh ini, penyidik KPK masih terus mengembangkan penyidikan. ”Kalau alat bukti menyentuh siapa pun yang harus bertanggung jawab, tidak ada kata lain kami akan melakukan pengusutan lebih lanjut,”sebut Antasari. Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah juga masih enggan mengungkapkan motivasi pemberian uang kepada Urip dan terus berusaha menggalinya. Mengenai dugaan keterlibatan anggota tim jaksa BLBI lain,menurut Chandra, belum bisa diketahui. Dia membantah bahwa terungkapnya kasus ini karena adanya konflik di Kejagung.

”Ini murni karena adanya laporan yang masuk ke kami,”kata Chandra. Kemarin, penyidik KPK kembali memeriksa Urip dan Artalyta. Setelah diperiksa sekitar lima jam, Urip tidak bersedia memberi keterangan kepada wartawan. Hingga kemarin, rumah Sjamsul di Jalan Hang Lekir RT 06/RW 08, Kebayoran Lama,Jakarta Selatan masih sepi. Rumah yang merupakan tempat Artalyta menyerahkan uang kepada Urip didatangi pengacara Sjamsul, Maqdir Ismail. Maqdir mengaku tidak banyak tahu mengenai hubungan Sjamsul dengan Artalyta.

Sepengetahuan Maqdir, Artalyta hanya seorang kontraktor. ”Yang saya tahu hubungan Syamsul dengan Artalyta sama-sama pengusaha asal Lampung.Dia juga sering berbisnis bareng,” kata Maqdir.

Kemarin, DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah Artalyta Suryani sebagai bendahara umum seperti sempat tercantum di situs resmi DPP PKB.Ketua DPP PKB Hermawi Taslim mengatakan Artalyta hanya menjabat selama dua hari sehingga tidak banyak pengurus yang kenal terhadap tersangka pemberi suap kepada jaksa Urip tersebut. ”Tentu saja banyak yang tidak kenal karena Artalyta ini hanya menjabat dua hari dan belum sempat bekerja,” ujar Taslim.

Hermawi menuturkan, seingatnya Artalyta ditunjuk sebagai Bendahara Umum DPP PKB menggantikan posisi Erman Suparno, sekitar Oktober 2007. Bersama Aris Junaidi, Hermawi mengaku kala itu ditugasi untuk menemui wanita yang akrab disapa Ayin ini di Hotel Sahid. Namun setelah dijelaskan mengenai tugas yang harus diemban bendahara umum, Artalyta merasa tidak mampu untuk terlibat aktif dan menyatakan mengundurkan diri saat itu juga.”Jadi belum sempat datang ke Kantor PKB dan terlibat,”ungkapnya. Namun, saat ditanya siapa yang menempatkan Artalyta pada posisi itu,Hermawi mengelak.

Dia mengaku lupa dan saat itu hanya menyampaikan tugastugas yang harus diemban Artalyta. Meski tak jadi bergabung, nama Artalyta telanjur resmi masuk susunan kepengurusan DPP PKB. Bahkan sudah didaftarkan di Depkumham. ”Ini karena dia masuk pas sewaktu ada pergantian sejumlah pengurus,” kata Ketua Dewan Syura DPP PKB Arifin Djunaidi.

Dia diduga menerima suap senilai USD660.000 (lebih dari Rp6 miliar) dari wanita bernama Artalita Suryani. Belasan penyidik KPK tampak memasuki beberapa ruangan di lantai satu Gedung Bundar yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No 1,Jakarta Selatan. Jaksa Agung Hendarman Supandji mengetahui penggeledahan kantornya atas laporan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kemas Yahya Rahman.”Itu tanggung jawab KPK.

Kami tidak akan menghalang-halangi penyelidikan,” ujar Hendarman.Sejumlah wartawan yang hendak meliput penggeledahan ini dilarang masuk oleh petugas keamanan Kejagung. Sebelumnya, dalam jumpa pers di Gedung Kejagung, Jaksa Agung menginstruksikan Bidang Pengawasan segera memeriksa jaksa-jaksa yang menangani kasus BLBI.Hendarman menduga Urip Tri Gunawan tidak sendirian dalam aksi menerima suap sebesar Rp6 miliar ini.

”Saya minta Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) melakukan pemeriksaan internal,” kata Hendarman. Hendarman menargetkan jaksa yang pertama diperiksa adalah Urip. Jika Urip menyebutkan keterlibatan nama-nama lain, Jamwas diperintahkan segera memeriksa mereka. Untuk itu, Hendarman meminta Jamwas meminta izin KPK agar diperbolehkan memeriksa Urip. Dari hasil pemeriksaan itu dapat memperoleh kejelasan apakah Urip bertindak sendiri atau bekerja dengan orang lain. ”Tidak menutup kemungkinan ada yang menyuruh,” tandasnya.

Menurut dia, perbuatan Urip telah merusak nama Kejagung yang sedang berusaha keras meningkatkan kinerja dan citra. ”Saya dan semua kecewa atas peristiwa itu.Karena nila setitik, rusak susu sebelanga,”ujar Hendarman menahan tangis. Saat itu Hendarman tampak emosional. Matanya berkaca-kaca. Hendarman mengaku sudah berkali-kali mengingatkan 35 jaksa anggota tim yang menangani perkara BLBI— atau dikenal dengan Tim 35— agar tidak melakukan penyimpangan dalam penanganan kasus BLBI.

Penanganan kasus ini tidak mudah atau diibaratkan memasuki hutan yang banyak hantunya dengan berbagai macam godaan. Karena itu, Kejagung memilih jaksa-jaksa yang diyakini profesional dan memiliki rekam jejak baik. Namun,apa yang terjadi kini di luar jangkauannya. Menurut Hendarman,jika Urip dan (bila ada) jaksa lain dinyatakan terbukti melanggar hukum, Kejagung akan menjatuhkan sanksi pemecatan. Bahkan, dia meminta KPK menjatuhkan tuntutan seberat-beratnya.

”Jika terbukti, tidak ada ampun,” ujarnya tegas. Kendati demikian, Hendarman yakin perbuatan Urip ini tidak ada kaitannya dengan penghentian penyelidikan kasus BLBI. Dia melihat alat bukti yang dimiliki kejaksaan dalam penyelidikan BLBI tidak terkontaminasi perilaku Urip. Kalaupun terbukti, Hendarman menilai penyuapan itu bukanlah alat bukti baru yang mampu membuka kembali penyelidikan kasus BLBI.Berbeda bila Kejagung menemukan unsur suap dalam pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada debitor.

Jadi, sejauh ini belum ada bukti baru yang dapat membuka penyelidikan kasus ini. ”Dia (Urip) mempergunakan situasi untuk kepentingannya. Dia tahu penyelidikan akan berhenti, kemudian dia menyalahgunakan kewenangannya. Dia menggunakan kesempatan itu untuk mencari keuntungan,” ungkapnya. Seandainya atasan Tim 35, yaitu Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) terlibat dalam kasus itu, Hendarman menjamin bahwa semua yang terlibat akan ditindak.

”Saya tidak berbicara siapa-siapa.Pokoknya yang terlibat, tidak ada ampun,” ungkapnya. Dalam keterangan kepada wartawan pada pukul 13.00 WIB itu Hendarman didampingi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) MS Rahardjo dan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Wisnu Subroto. Sekitar pukul 15.00 WIB, Jampidsus Kemas Yahya Rahman keluar dari Gedung Bundar.Dia mengaku dipanggil Jaksa Agung. Lebih kurang setengah jam kemudian Kemas kembali ke Gedung Bundar.

Kemas mengaku Jaksa Agung memanggilnya untuk memberi tahu pemeriksaan internal Kejagung yang akan dilakukan oleh Jamwas, terutama terhadap Urip.Kemas mengaku tidak mengerti kasus ini.Dia juga terkejut sekaligus prihatin atas perbuatan Urip. ”Tapi apa pun yang saya omongkan, orang tidak percaya lagi. Lihat saja nanti hasilnya (pemeriksaan), siapa yang terbukti bersalah,” kata Kemas. Sepanjang pengetahuan Kemas, kinerja Urip selama enam bulan cukup baik. Meski begitu, dia mengaku tidak dapat memastikannya secara detail karena jarang bertemu.”Mana mungkin saya mengawasi orang sebanyak itu,”ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akhirnya menetapkan Artalita Suryani, orang yang diduga memberi uang senilai USD660.000 kepada jaksa Urip Tri Gunawan sebagai tersangka.Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa barang bukti di rumah Sjamsul Nursalim. ”KPK menilai sudah cukup alat bukti untuk menetapkan dia sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta,kemarin. Sekitar pukul 21.10 WIB Artalita langsung dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya. Dia didampingi pengacara OC Kaligis saat keluar Gedung KPK. Dalam kesempatan itu Kaligis diam saja. Sebelumnya, sekitar pukul 20.15 WIB,Urip dibawa ke Rutan Brimob Kelapa Dua,Depok.

Setelah penggeledahan Senin (3/3) dini hari, penyidik kembali mendatangi rumah Sjamsul di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.00 WIB.Kedatangan penyidik ini untuk mencari barang bukti yang belum didapat sebelumnya. Penggeledahan kedua juga tidak membawa banyak hasil. Diduga, barang bukti yang dicari KPK sudah tidak ada di tempat. ”Kita berasumsi masih ada barang bukti, tapi tidak ditemukan barang bukti tambahan,”kata Johan.

Sumber di KPK mengatakan, hingga ditetapkan tersangka pun Artalita belum mengaku sebagai pemberi uang kepada jaksa kasus BLBI itu. Hal yang sama dilakukan Urip.Dia tetap pa- da pengakuan bahwa uang itu adalah hasil jual beli permata. ”Itu sah-sah saja, tapi ada buktinya,”kata sumber itu. Mengenai hubungan Artalita dengan debitor BLBI Sjamsul Nursalim, Johan belum bersedia memberi penjelasan.

Mengenai hubungan dan kedekatan antara Sjamsul dengan Artalita masih terus ditelusuri oleh penyidik. Saat ditanya apakah Artalita hanya sebagai perantara pemberian uang,Johan hanya menjawab pendek, ”Itu yang sedang kita dalami.” Kemarin, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi terkait penyerahan uang ini. Mereka adalah Agus Pranoto, pria yang berada di rumah Sjamsul saat penyerahan uang dan seorang perempuan yang ditengarai sebagai pembantu rumah tangga.

Seusai diperiksa kemarin sore, Agus bersama pembantu rumah tangga itu tidak bersedia memberi tanggapan mengenai peristiwa penyerahan uang. Dia hanya mengaku lelah dimintai keterangan oleh KPK. ”Saya tidak tahu masalahnya. Saya ditanyai macam-macam,” kata Agus kepada SINDO. Selain itu, penyidik juga memeriksa Sambiyo, Ketua RT 06/08, di Kel Grogol Selatan, Kebayoran Lama. Berdasarkan keterangan yang dihimpun di lingkungan rumah Sjamsul, Sambiyo adalah orang yang menjadi saksi saat penyidik KPK menemukan uang USD660.000 di mobil Urip.

Uang yang ditaruh di kardus air mineral itu dibuka penyidik setelah Urip berhasil ditangkap. ”Pertama-tama dia (Urip) mengaku kardus itu berisi cokelat,” kata seorang warga yang berada di tempat saat penangkapan. Menanggapi kasus suap jaksa Urip Tri Gunawan,Ketua DPR Agung Laksono meminta seluruh jajaran Kejagung diperiksa. Agung menyatakan terbongkarnya penyuapan ini akan membuat penutupan kasus BLBI dipertanyakan.

Bismillahirrohmannirrohim.
Assalammu’alaikum Wr Wb.

Seorang pria Inggris dikabarkan dijatuhi hukuman lima hari penjara, selasa 19-02-2008 karena buang air kecil di salah satu monumen yang paling dihargai masyarakat Latvia. Seorang pejabat pengadilan setempat mengatakan, orang Inggris yang menolak tuduhan tersebut akan menjalani masa penahanan di sebuah sel polisi setelah terbukti bersalah mengencingi Monumen Kemerdekaan.

Monumen setinggi empat puluh lima meter yang dibangun pada tahun 1935 itu merupakan simbol perlawanan Negara Baltik terhadap pemerintahan asing termasuk lima puluh tahun pendudukan Soviet. Peristiwa yang hampir mirip juga terjadi tahun lalu, seorang pria yang mengenakan rok pendek / kilt (pakaian orang Skotlandia) membuka auratnya di monumen bersejarah tersebut, akibatnya orang itu ditahan karena dianggap melecehkan monumen kebanggaan Bangsa Latvia tersebut.(Lampost 21-02-2008/ANT/RTR/U-2).

Wassalammu’alaikum Wr Wb.